BANDAR LAMPUNG — Sebuah pertanyaan masih menggantung setelah dugaan penghalangan kerja jurnalistik terjadi dalam agenda Gubernur Lampung di The Canopy, Bandar Lampung, Jumat, 2 Oktober 2026.
Pertanyaannya sederhana, tetapi penting: siapa yang sebenarnya memberikan instruksi untuk menghentikan peliputan dan meminta jurnalis menghapus rekaman?
Peristiwa itu dialami AA, jurnalis Garuda TV, ketika menjalankan tugas jurnalistik dalam agenda Gubernur Lampung yang berkaitan dengan kegiatan Padel Gubernur Cup.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, AA didatangi seorang anggota tim media gubernur berinisial D saat melakukan peliputan. D disebut meminta AA menghentikan aktivitas jurnalistik sekaligus menghapus rekaman video yang telah tersimpan di perangkatnya.
Permintaan tersebut disebut disampaikan tanpa penjelasan yang rinci mengenai dasar atau aturan yang melarang AA melakukan peliputan.
AA mempertanyakan alasan pelarangan itu. Namun, berdasarkan keterangan yang beredar, permintaan untuk menghentikan peliputan dan menghapus rekaman tetap disampaikan.
Di sinilah persoalan menjadi lebih besar daripada sekadar perselisihan antara seorang jurnalis dan anggota tim media.
Sebab, kegiatan yang sedang diliput merupakan agenda pemerintah daerah. Dalam kegiatan tersebut juga hadir sejumlah pejabat, antara lain Sekretaris Daerah, Inspektur, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah, hingga unsur pimpinan DPRD Lampung.
Sejumlah pemberitaan juga mencatat bahwa AJI Bandar Lampung telah mengecam dugaan intimidasi dan pelarangan peliputan tersebut serta meminta adanya klarifikasi dari Gubernur Lampung.
Bukan Sekadar Soal Rekaman
Meminta seorang jurnalis menghentikan peliputan tentu bukan persoalan sederhana.
Apalagi ketika permintaan tersebut disertai permintaan untuk menghapus rekaman yang telah dibuat.
Dalam kerja jurnalistik, rekaman merupakan bagian dari proses mendapatkan dan mengolah informasi. Karena itu, ketika seorang jurnalis diminta menghapus materi liputannya, muncul pertanyaan mengenai batas kewenangan pihak yang meminta.
Apakah ada aturan khusus yang memang melarang media mengambil gambar dalam kegiatan tersebut?
Jika memang ada, siapa yang menetapkan aturan itu?
Dan jika benar terdapat larangan, apakah larangan tersebut disampaikan berdasarkan keputusan resmi atau hanya merupakan inisiatif personal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab agar persoalan tidak berhenti sebagai cerita antara dua individu.
Sampai sejauh ini, dugaan pelarangan tersebut telah mendapat perhatian organisasi profesi. FJPI Lampung, misalnya, menyatakan keprihatinan atas dugaan intimidasi dan penghalangan kerja jurnalistik dalam agenda pemerintah provinsi, termasuk kasus yang dialami AA.
Mengapa Dasar Larangan Menjadi Penting?
Dalam kegiatan pemerintahan yang terbuka untuk publik, kehadiran jurnalis pada dasarnya berkaitan dengan fungsi pers untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. UU yang sama juga memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Bahkan Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan mengenai kemerdekaan pers tersebut.
Namun, keberadaan aturan itu tidak berarti setiap persoalan antara wartawan dan narasumber otomatis merupakan pelanggaran hukum.
Setiap peristiwa tetap perlu dilihat secara utuh: apakah jurnalis sedang menjalankan kegiatan jurnalistik, apakah kegiatan tersebut memang terbuka untuk peliputan, apakah ada aturan pembatasan yang sah, serta bagaimana tindakan pembatasan itu dilakukan.
Karena itu, klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat menjadi penting.
D Pernah Menjadi Jurnalis
Ada satu hal lain yang membuat peristiwa ini menarik untuk diperhatikan.
D disebut memiliki latar belakang sebagai jurnalis di salah satu media besar.
Jika informasi tersebut benar, pengalaman sebagai jurnalis semestinya membuat D memahami bahwa kerja jurnalistik memiliki prosedur, etika, dan tanggung jawab. Wartawan bekerja mencari informasi untuk kepentingan publik, termasuk melalui peliputan langsung di lapangan.
Karena itu, pertanyaan yang muncul bukan semata mengapa seorang jurnalis diminta berhenti merekam.
Tetapi juga: apakah D bertindak atas instruksi resmi atau mengambil keputusan sendiri?
Jika memang ada instruksi, siapa yang memberikan instruksi tersebut?
Apa dasar pembatasannya?
Dan mengapa materi yang sudah direkam harus dihapus?
Sebaliknya, apabila tindakan tersebut merupakan keputusan personal, maka pertanyaan berikutnya adalah mengapa seorang anggota tim media merasa memiliki kewenangan untuk menghentikan kerja jurnalistik dan meminta penghapusan materi liputan.
Sampai pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, ruang spekulasi akan tetap terbuka.
Dan dalam kasus yang menyangkut hubungan pemerintah dengan pers, ruang spekulasi justru sebaiknya ditutup dengan transparansi.
Pers Bukan Bagian dari Protokoler
Pemerintah tentu memiliki hak mengatur jalannya sebuah kegiatan. Ada protokol, keamanan, keteraturan acara, serta batas-batas tertentu yang dapat diterapkan dalam situasi tertentu.
Namun, pengaturan acara dan pembatasan kerja jurnalistik merupakan dua hal yang perlu dibedakan.
Jurnalis bukan bagian dari protokoler pemerintah.
Wartawan datang untuk menjalankan fungsi pers.
Jika terdapat pembatasan, dasar dan alasannya semestinya dapat dijelaskan secara terbuka dan proporsional.
Di sinilah komunikasi menjadi penting.
Ketika seorang jurnalis bertanya mengenai dasar larangan dan tidak memperoleh penjelasan yang memadai, persoalan justru dapat berkembang menjadi dugaan penghalangan kerja jurnalistik.
Dewan Pers sendiri menempatkan perlindungan kemerdekaan pers sebagai bagian dari mandatnya dan menerima pengaduan terkait kegiatan jurnalistik, termasuk dugaan kekerasan terhadap wartawan atau perusahaan pers.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Peristiwa di The Canopy akhirnya meninggalkan sejumlah pertanyaan yang seharusnya dijawab secara terbuka.
Pertama, apakah benar ada kebijakan atau instruksi resmi yang melarang AA meliput kegiatan tersebut?
Kedua, jika ada, siapa pejabat atau pihak yang mengeluarkan instruksi tersebut?
Ketiga, apa dasar aturan yang digunakan untuk membatasi peliputan?
Keempat, mengapa rekaman video yang telah dibuat diminta untuk dihapus?
Dan kelima, apakah tindakan D merupakan bagian dari tugas resmi sebagai tim media gubernur atau merupakan keputusan pribadi?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting bukan hanya bagi AA atau Garuda TV.
Jawaban itu juga menyangkut hubungan antara pemerintah dan pers di Lampung.
Sebab pemerintah membutuhkan pers untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan pers untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah.
Hubungan tersebut semestinya dibangun melalui keterbukaan, bukan melalui pembatasan yang dasar dan kewenangannya tidak jelas.
Kebebasan Pers dan Ujian di Lapangan
Kebebasan pers sering kali terdengar sebagai konsep besar yang dibicarakan dalam forum, seminar, atau pernyataan resmi.
Namun, makna sesungguhnya justru diuji dalam situasi-situasi kecil di lapangan.
Ketika seorang wartawan mengangkat kamera.
Ketika seorang wartawan mengajukan pertanyaan.
Ketika seorang wartawan merekam sebuah kegiatan publik.
Dan ketika ada pihak yang meminta wartawan berhenti melakukan pekerjaannya.
Di situlah prinsip kebebasan pers berhadapan langsung dengan praktik kekuasaan sehari-hari.
Peristiwa yang dialami AA karena itu layak mendapatkan penjelasan, bukan hanya reaksi.
Bukan untuk mempertentangkan pemerintah dengan pers.
Melainkan untuk memastikan bahwa batas antara kewenangan pemerintah, kepentingan protokoler, dan kebebasan jurnalistik tetap jelas.
Sebab satu pertanyaan masih belum terjawab:
ketika seorang jurnalis diminta berhenti meliput dan menghapus rekaman dalam sebuah agenda pemerintah, atas dasar kewenangan siapa permintaan itu diberikan?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan bagaimana publik memahami peristiwa di The Canopy—apakah sekadar kesalahpahaman di lapangan, persoalan komunikasi, atau memang terdapat pembatasan terhadap kerja jurnalistik yang perlu dipertanggungjawabkan.(*)
