YOGYAKARTA – Siapa sangka, gerakan perubahan sebuah kawasan permukiman dapat bermula dari kebiasaan sederhana: menyisihkan uang Rp2.000 setiap hari.
Namun, bagi warga bantaran Sungai Winongo dan Gajahwong di Yogyakarta, uang dua ribu rupiah itu menjadi awal perjalanan panjang membangun kemandirian, memperbaiki rumah, hingga memperjuangkan penataan kampung yang selama bertahun-tahun luput dari perhatian.
Gerakan tersebut tumbuh melalui Paguyuban Kalijawi, sebuah organisasi masyarakat yang kemudian mengembangkan kelembagaan berbentuk koperasi dengan orientasi sosial.
Berbeda dengan koperasi pada umumnya yang lebih menonjolkan aktivitas bisnis dan keuntungan ekonomi, Kalijawi menempatkan solidaritas, gotong royong, dan penyelesaian persoalan permukiman sebagai tujuan utama.
Kehadiran Kalijawi berangkat dari kenyataan hidup masyarakat yang tinggal di 14 kampung kawasan bantaran Sungai Winongo dan Gajahwong.
Persoalan mereka tidak sederhana. Sebagian warga tinggal di atas tanah yang tidak memiliki alas hak atau legalitas kepemilikan. Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mengakses berbagai program bantuan pemerintah.
Persoalan lainnya adalah kondisi ekonomi warga yang sebagian besar bekerja di sektor informal dengan penghasilan tidak tetap. Mereka tidak memiliki slip gaji sebagaimana persyaratan yang lazim diminta lembaga perbankan.
Dalam situasi seperti itu, menunggu bantuan pemerintah bukanlah pilihan yang menjanjikan.
Warga akhirnya mengambil inisiatif membangun kekuatan sendiri.
Rp2.000 Sehari, Awal Gerakan Kemandirian
Perjalanan Kalijawi dimulai dengan menggalang dana swadaya untuk memperbaiki kualitas hunian masyarakat.
Dengan pendampingan Yayasan Arkom Indonesia, warga melakukan pemetaan persoalan kampung. Pendampingan tersebut membuka kesadaran bahwa persoalan permukiman tidak bisa diselesaikan hanya dengan membangun infrastruktur berskala besar.
Perubahan harus dimulai dari rumah.
Rumah menjadi titik awal untuk menyelesaikan persoalan lingkungan, mulai dari saluran air, pengelolaan limbah, pembuangan sampah, hingga ketersediaan sumber air bersih.
Dari hasil pemetaan kemampuan ekonomi masyarakat, muncul kesepakatan sederhana: setiap anggota menabung Rp2.000 sehari.
Warga kemudian dibagi dalam kelompok-kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan sekitar 10 orang.
Setiap dua bulan, dana tabungan kelompok dicairkan untuk membantu renovasi rumah anggota.
Namun, pencairan dana tidak dilakukan secara sembarangan. Warga terlebih dahulu menentukan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan kebutuhan rumah.
Mereka juga diajak menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) renovasi.
Jika kebutuhan renovasi mencapai Rp5 juta, sementara dana yang tersedia hanya Rp3 juta, anggota harus mempersiapkan kekurangan Rp2 juta secara mandiri.
Apabila belum mampu memenuhi kekurangan tersebut, kesempatan renovasi diberikan kepada anggota lain yang sudah siap.
Mekanisme ini bukan sekadar mengajarkan warga menabung, melainkan membangun tanggung jawab dan kemampuan mengelola keuangan keluarga.
Dari Renovasi Rumah hingga Mengubah Pola Pikir
Salah satu langkah penting dalam perjalanan Kalijawi adalah memberikan pelatihan manajemen keuangan keluarga.
Warga diajak memahami berapa besar pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, mencari peluang tambahan penghasilan, serta mengidentifikasi pengeluaran yang masih bisa dikurangi.
Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan mempersiapkan kebutuhan renovasi rumah secara mandiri.
Hasilnya cukup mengejutkan.
Dalam perjalanan program selama 20 bulan, seluruh anggota yang memperoleh kesempatan renovasi ternyata mampu mengembangkan dana yang diterima.
Tidak ada renovasi yang berhenti pada penggunaan dana Rp3 juta. Bahkan, terdapat rumah yang berhasil direnovasi dengan biaya mencapai Rp17 juta.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa ketika persoalan individu diubah menjadi tanggung jawab kolektif, kemampuan masyarakat dapat berkembang jauh melampaui perkiraan.
Kalijawi juga berhasil mengubah cara pandang warga terhadap dirinya sendiri.
Ibu-ibu yang awalnya merasa tidak mampu membuat peta kampung, perlahan mulai belajar memetakan rumah dan lingkungan mereka.
Berawal dari kertas dan pensil, warga kemudian mampu menyusun peta secara lebih detail untuk dijadikan dasar perencanaan pembangunan.
Di sinilah perubahan sesungguhnya mulai terlihat. Masyarakat yang sebelumnya hanya menjadi objek pembangunan mulai memiliki kemampuan untuk merumuskan kebutuhan dan menawarkan solusi.
Dari Swadaya Warga Menagih Janji Pemerintah
Kalijawi tidak berhenti pada upaya memperbaiki rumah secara mandiri.
Setelah melakukan pemetaan dan memahami persoalan permukiman, warga mulai menyusun model perencanaan penataan kampung.
Pada 2014, mereka mengajukan enam model perencanaan kampung kepada pemerintah.
Namun, prosesnya tidak berjalan cepat. Usulan tersebut lama tidak memperoleh kepastian tindak lanjut.
Warga kemudian melakukan aksi dengan mengirimkan kartu pos kepada pemerintah untuk menagih janji dan mengingatkan kembali usulan yang pernah disampaikan.
Perjuangan itu akhirnya memperoleh perkembangan pada 2017 melalui program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Dalam konsep awal, warga mengusulkan pendekatan penataan kampung yang dikenal dengan MTKK, yakni mundur, mundah, masuk kali.
Pemerintah kemudian merealisasikan penataan kawasan, meskipun pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan Kalijawi.
Bagi warga, yang terpenting adalah gagasan penataan kampung dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat.
Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai. Penataan rumah yang harus mengalami pengurangan atau pemangkasan bangunan belum disertai pembiayaan yang memadai untuk mengganti bagian rumah yang terdampak.
Kalijawi kembali melakukan advokasi agar proses tersebut mendapatkan dukungan pembiayaan.
Kampung Mrican dan Perjuangan Penataan Bantaran Sungai
Salah satu pengalaman penting dalam perjuangan Kalijawi adalah penataan Kampung Mrican.
Kawasan ini kemudian menjadi salah satu contoh yang direkomendasikan dalam pembahasan penataan permukiman bantaran sungai.
Kalijawi juga memperjuangkan adanya pengakuan terhadap kampung-kampung yang tidak memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), agar persoalan legalitas lahan tidak terus menjadi penghalang pembangunan.
Salah satu upayanya adalah mendorong penerbitan Surat Keputusan (SK) kawasan kumuh sebagai dasar bagi pemerintah untuk melakukan intervensi penataan.
Kalijawi mengusulkan 76 RT untuk mendapatkan penataan dengan pembiayaan pemerintah.
Perjuangan ini memperlihatkan bahwa persoalan masyarakat bantaran sungai bukan semata-mata masalah bangunan yang tidak layak. Ada persoalan struktural yang jauh lebih besar, mulai dari status tanah, akses pembiayaan, keterbatasan ekonomi, hingga pengakuan pemerintah terhadap keberadaan permukiman.
Koperasi yang Tumbuh dari Persoalan Masyarakat
Perjalanan Kalijawi memberikan pelajaran bahwa koperasi tidak harus selalu dimulai dari modal besar, gedung megah, atau kegiatan bisnis yang menghasilkan keuntungan.
Koperasi juga dapat tumbuh dari kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan bersama.
Dari tabungan Rp2.000 sehari, warga membangun mekanisme pembiayaan renovasi rumah. Dari pertemuan dan pemetaan kampung, mereka belajar menyusun perencanaan. Dari pengalaman swadaya, mereka kemudian memiliki keberanian untuk mengajukan gagasan kepada pemerintah.
Kalijawi menjadi gambaran bahwa masyarakat yang selama ini dianggap tidak memiliki kemampuan ekonomi dan akses pembangunan ternyata memiliki modal sosial yang luar biasa.
Modal itu bernama kebersamaan.
Sebab, pembangunan tidak selalu harus dimulai dari atas. Ada kalanya perubahan justru tumbuh dari bawah, dari rumah-rumah sederhana di bantaran sungai, dari tabungan kecil, dan dari warga yang memilih untuk tidak terus-menerus menunggu bantuan.
Di Yogyakarta, Kalijawi menunjukkan bahwa kemandirian masyarakat bukan sekadar slogan. Ia dapat dibangun melalui proses panjang, kesabaran, keberanian, dan gotong royong.(*)