BANDAR LAMPUNG — Hubungan pemerintah dan pers idealnya dibangun di atas komunikasi terbuka. Wartawan membutuhkan akses untuk bekerja, sementara pemerintah membutuhkan media sebagai jembatan penyampai informasi kepada masyarakat.
Namun, di lapangan, jembatan itu kadang berubah menjadi pintu tol dengan tarif khusus: boleh masuk jika sudah mendapat restu, boleh mengambil gambar jika sudutnya sesuai selera, dan boleh bertanya selama pertanyaannya tidak terlalu bertanya.
Sejumlah jurnalis mengeluhkan pengetatan akses hingga pembatasan peliputan yang diduga dilakukan oknum Tim Media Gubernur Lampung. Kritik pun bermunculan dari kalangan wartawan dan organisasi pers.
Kondisi ini tentu ironis. Di tengah citra Gubernur Lampung yang dikenal terbuka dan komunikatif, muncul pula suasana seolah-olah keterbukaan memiliki jam operasional, daftar tamu, serta petugas pemeriksa sudut kamera.
Perwakilan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Lampung, Roma, menilai cara sejumlah oknum tim media menghadapi wartawan di lapangan tidak mencerminkan komunikasi yang elegan.
Menurutnya, pola tersebut terkesan arogan dan berpotensi mengganggu hubungan baik antara pemerintah daerah dan insan pers. Sebab, dalam dunia jurnalistik, kamera seharusnya tidak diperlakukan seperti benda berbahaya yang harus diamankan sebelum sempat merekam kenyataan.
Bukan Gubernur, tapi Orang di Lingkaran Internal
Roma menegaskan, persoalan yang dihadapi wartawan bukan berasal dari Gubernur Lampung secara langsung.
Menurutnya, sejumlah persoalan justru muncul ketika teknis peliputan berada di tangan orang-orang di lingkungan internal gubernur. Di sinilah kadang nasib kebebasan pers ditentukan oleh siapa yang memegang daftar akses dan siapa yang merasa paling berhak mengatur lensa.
“Di era saat ini, pembatasan terhadap teman-teman media bukan datang dari Bapak Gubernur. Kita tahu dari media sosial maupun kesehariannya, beliau sosok yang terbuka dan taat beribadah. Namun, yang menjadi permasalahan hari ini justru orang-orang di lingkungan beliau sendiri, salah satunya dari tim media gubernur,” ujar Roma.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa masalahnya bukan pada pintu utama, melainkan pada penjaga pintu yang kadang merasa dirinya sekaligus pemilik gedung.
Menurut Roma, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena akses terhadap informasi dan peliputan merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik.
Ia juga menyoroti sikap oknum tim media yang dinilai seolah memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan wartawan yang tengah menjalankan tugas di lapangan.
Padahal, kata Roma, orang yang bersangkutan memiliki latar belakang yang sama sebagai insan pers. Bedanya, satu pihak membawa kamera untuk mencari berita, sementara pihak lain membawa kewenangan untuk menentukan kamera mana yang boleh mencari berita.
“Sangat disayangkan, padahal ‘Mak De’ ini berangkat dari latar belakang yang sama dengan kita, yaitu jurnalis. Seharusnya dia paham betul bagaimana tugas dan mekanisme kerja kita di lapangan,” lanjutnya.
Wartawan Diusir, Pengambilan Gambar Dibatasi
Keluhan mengenai pola komunikasi tersebut bukan persoalan baru. Roma mengaku pernah menyaksikan langsung wartawan mengalami pembatasan ketika menjalankan tugas peliputan, salah satunya saat agenda pelantikan Satlinmas beberapa waktu lalu.
Sejumlah wartawan disebut mengalami kendala ketika hendak mengambil gambar maupun video. Dalam situasi seperti ini, kamera tampaknya dianggap memiliki kemampuan luar biasa: bisa merekam acara, tetapi juga dicurigai mampu membocorkan rahasia negara hanya dengan mengambil gambar dari jarak yang sedikit berbeda.
“Banyak media yang diusir atau dibatasi saat hendak mengambil gambar dan video. Kita paham ada tata tertib serta batasan ruang pengambilan foto, tetapi tidak dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan seperti itu,” tegas Roma.
Bagi insan pers, aturan dalam sebuah kegiatan memang dapat dipahami. Pengaturan posisi wartawan, batas area pengambilan gambar, maupun protokol acara merupakan hal lazim dalam agenda pemerintahan.
Namun, persoalannya adalah bagaimana aturan tersebut disampaikan dan diterapkan.
Sebab, jika aturan disampaikan dengan nada mengusir, wartawan bisa merasa sedang meliput pemerintahan yang menerapkan prinsip keterbukaan, tetapi dengan catatan: terbuka bagi yang sudah diarahkan berdiri di tempat tertentu.
Komunikasi yang dianggap tidak tepat justru berpotensi menimbulkan kesan bahwa wartawan sedang dihalangi dalam menjalankan tugasnya.
Jangan Rusak Hubungan Pemerintah dan Pers
Rentetan keluhan tersebut memunculkan desakan agar mekanisme kerja Tim Media Gubernur Lampung dievaluasi.
Evaluasi tidak hanya menyangkut teknis peliputan, tetapi juga kewenangan dan pola komunikasi dengan wartawan di lapangan. Jangan sampai tim media berubah fungsi dari penghubung menjadi penyaring, lalu perlahan-lahan merasa berhak menjadi penentu berita mana yang layak dilihat publik.
Insan pers berharap persoalan tersebut tidak berkembang menjadi jarak antara pemerintah dan media.
Sebab, hubungan pemerintah dengan pers bukan sekadar persoalan akses mengambil foto, video, atau menghadiri sebuah kegiatan. Ini bukan perkara siapa berdiri di barisan depan dan siapa mendapat tempat di belakang tiang.
Lebih dari itu, hubungan tersebut merupakan bagian dari ekosistem keterbukaan informasi publik.
Gubernur Lampung membutuhkan media untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan media untuk memperoleh informasi secara independen mengenai apa yang dilakukan pemerintah.
Karena itu, kritik terhadap oknum tim media seharusnya tidak dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
Justru sebaliknya, evaluasi diperlukan agar komunikasi antara pemerintah dan insan pers tetap berjalan sehat. Pemerintah tidak akan runtuh hanya karena wartawan diberi ruang untuk mengambil gambar, dan citra keterbukaan tidak akan roboh hanya karena ada pertanyaan yang tidak masuk daftar pertanyaan aman.
Jangan sampai keterbatasan teknis di lapangan berubah menjadi persoalan komunikasi yang lebih besar.
Dan jangan pula sikap sejumlah oknum membuat citra keterbukaan yang selama ini melekat pada Gubernur Lampung justru ikut dipertanyakan. Sebab, dalam pemerintahan, kadang yang paling cepat menutup pintu bukanlah pemimpinnya, melainkan orang yang terlalu bersemangat menjaga gagang pintu. (*)
