Kalianda – Peristiwa Tsunami Selat Sunda 2018 menjadi pelajaran penting bagi berbagai pihak untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah pesisir. Berangkat dari pengalaman tersebut, sejumlah lembaga, perguruan tinggi, dan institusi sepakat mendorong pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) yang berkelanjutan di Desa Maja, Lampung Selatan.
Komitmen tersebut dibahas secara mendalam dalam forum diskusi yang digelar Universitas Indonesia Mandiri (UIM), Asian Disaster Preparedness Center (ADPC), Mitra Bentala, dan BPBD Lampung Selatan di Kalianda, Rabu (24/06/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari Program SPRINT II yang bertujuan menghadirkan sistem peringatan dini yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan bagi kawasan pesisir rawan bencana.
Konsultan ADPC, Supriyanto, menjelaskan bahwa organisasinya fokus pada penguatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana di kawasan Asia. Di Indonesia, program tersebut saat ini hanya dijalankan di Lampung Selatan bersama Mitra Bentala.
“Penguatan kapasitas masyarakat adalah kunci agar mereka memahami risiko dan mampu bertindak cepat saat kondisi darurat,” ujarnya.
Perwakilan Mitra Bentala, Afif Septian Rinaldi, mengungkapkan Desa Maja merupakan salah satu wilayah yang terdampak langsung tsunami 2018 akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Dari total 1.234 penduduk, sekitar 225 orang masuk kategori kelompok rentan, meliputi lansia, penyandang disabilitas, balita, serta ibu hamil.
Selain sebagai kawasan permukiman, wilayah tersebut juga menjadi jalur wisata, sehingga kebutuhan terhadap sistem peringatan dini semakin mendesak. Kebutuhan itu, menurutnya, juga sejalan dengan aspirasi masyarakat, Desa Tangguh Bencana (Destana), serta Forum Pengurangan Risiko Bencana setempat.
BPBD Lampung Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Erwan Fatriansyah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Nurma Suri menegaskan bahwa penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, relawan, hingga masyarakat.
Mereka juga mengimbau agar setiap laporan kejadian bencana disampaikan secara lengkap agar respons yang diberikan dapat lebih cepat dan tepat sasaran.
Dosen UIM, Ence Sopyan, menilai pendekatan pentahelix menjadi strategi penting dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana. Perguruan tinggi, menurutnya, memiliki peran melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
“UIM terus mengembangkan Kampus Siaga Bencana. Ke depan, kampus dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi EWS maupun penyusunan kebijakan yang lebih adaptif,” katanya.
Sementara itu, Ketua UKM SPAB UIM, Tozzy Guspa Robbi, mengingatkan bahwa tsunami 2018 memberikan pelajaran penting bahwa ancaman bencana tidak selalu diawali gempa bumi.
Karena itu, sistem peringatan dini berbasis komunitas dinilai perlu menjadi pelengkap sistem nasional.
“Sistem ini dapat memanfaatkan sarana sederhana seperti kentongan, beduk, pengeras suara, hingga sinyal cahaya agar dapat menjangkau seluruh warga, termasuk masyarakat yang tidak mengakses teknologi digital,” jelasnya.
Dalam pengembangannya, EWS di Desa Maja akan melibatkan PT RISE Bandung sebagai pengembang teknologi yang nantinya terintegrasi dengan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Lampung Selatan.
Seluruh pemangku kepentingan sepakat bahwa sistem peringatan dini tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga harus dibangun melalui peningkatan kesiapan masyarakat dan penguatan koordinasi antar lembaga.
Forum diskusi ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik bagi daerah rawan bencana lainnya di Indonesia. (*)