BANDARLAMPUNG — Membangun perekonomian daerah tidak cukup hanya dengan menghadirkan investasi. Di balik derasnya arus modal dan geliat dunia usaha, terdapat satu fondasi yang tak kalah penting, yakni terciptanya persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.
Prinsip itulah yang kini terus didorong Pemerintah Provinsi Lampung melalui penguatan tata kelola pemerintahan, kepastian hukum, kemudahan berusaha hingga harmonisasi berbagai regulasi daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Lampung, Drs. Samsurijal, M.M., menegaskan pemerintah daerah memandang persaingan usaha sehat bukan semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum.
Menurut dia, persaingan yang sehat justru menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Pemerintah Provinsi Lampung meyakini bahwa persaingan usaha yang sehat bukan hanya isu penegakan hukum, tetapi merupakan instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Samsurijal saat menjadi keynote speech dalam Workshop Implementasi Sistem Asesmen Kebijakan Persaingan Usaha Dalam Pembentukan Produk Hukum di Lampung, yang digelar Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia di Gedung Pusiban, Kompleks Pemprov Lampung, Selasa (29/9/2026).
Samsurijal mengatakan, persaingan usaha yang sehat akan memberikan kesempatan yang sama bagi para pelaku usaha. Kondisi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendorong inovasi, memperluas investasi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, arah pembangunan Provinsi Lampung, kata dia, terus diarahkan pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan kepastian hukum, mempermudah kegiatan usaha serta mengurangi berbagai hambatan dalam aktivitas ekonomi.
“Sebagaimana kita maklumi, dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Provinsi Lampung telah mencatat berbagai capaian yang sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat,” ujarnya.
Salah satu indikator yang disebut Samsurijal adalah peningkatan Indeks Persaingan Usaha (IPU) Provinsi Lampung.
Pada 2025, IPU Lampung mencapai skor 5,04, meningkat dibandingkan 2024 yang berada pada angka 4,98. Capaian tersebut menempatkan Lampung dalam kategori persaingan usaha tinggi.
Menurut Samsurijal, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kondisi kompetisi di berbagai sektor ekonomi, mulai dari aspek regulasi dan kelembagaan, perilaku pasar hingga semakin terbukanya akses pelaku usaha terhadap kesempatan berusaha.
Memperkuat Iklim Investasi
Di sisi lain, Pemprov Lampung juga terus memperkuat iklim investasi dan kemudahan berusaha melalui reformasi pelayanan perizinan.
Percepatan proses perizinan berbasis risiko, peningkatan kualitas pelayanan terpadu serta percepatan pelayanan investasi dilakukan untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha, baik usaha mikro, kecil dan menengah maupun investor berskala besar.
Kemudahan tersebut diharapkan menciptakan ruang usaha yang lebih terbuka sekaligus menghadirkan kompetisi yang lebih adil.
Penguatan juga dilakukan melalui pengembangan komoditas unggulan Lampung. Sebagai salah satu daerah penghasil komoditas strategis seperti kopi, lada, singkong, tebu, jagung dan kakao, Lampung memiliki peluang besar untuk mengembangkan hilirisasi.
Pemerintah daerah mendorong agar nilai tambah komoditas tidak hanya dinikmati di luar daerah, tetapi juga tumbuh di Lampung melalui investasi industri pengolahan, pengembangan kawasan industri dan penguatan rantai pasok.
Hilirisasi, lanjut Samsurijal, juga membuka ruang masuknya pelaku usaha baru, memperluas pasar dan menciptakan persaingan yang lebih produktif di sektor industri.
UMKM hingga Infrastruktur
Penguatan persaingan usaha juga menyentuh sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pemprov Lampung terus memperluas akses pembiayaan, pendampingan usaha, digitalisasi pemasaran, sertifikasi produk serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar semakin mampu bersaing.
Sementara itu, dari sisi perdagangan, pemerintah daerah berupaya membangun ekosistem yang lebih kompetitif melalui penguatan konektivitas distribusi.
Pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan dan kawasan logistik, disertai penguatan sistem informasi, diarahkan untuk mengurangi biaya distribusi, memperlancar arus barang dan jasa serta memperluas akses pasar.
“Upaya ini bertujuan untuk mengurangi biaya distribusi, memperlancar arus barang dan jasa, memperluas akses pasar sehingga struktur pasar menjadi lebih kompetitif,” kata Samsurijal.
Tak kalah penting, pemerintah juga terus memperkuat tata kelola regulasi daerah.
Evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah dilakukan agar tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus tidak menciptakan hambatan terhadap persaingan usaha.
Komitmen tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, harmonisasi regulasi serta kerja sama dalam memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan yang berpotensi memengaruhi iklim persaingan usaha.
Asesmen Kebijakan Jadi Instrumen Pencegahan
Dalam konteks tersebut, Samsurijal menilai workshop sistem asesmen kebijakan persaingan usaha yang digelar KPPU memiliki arti strategis.
Sistem asesmen tersebut diharapkan dapat memastikan setiap peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun kebijakan pemerintah kabupaten dan kota telah mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sejak tahap perencanaan hingga implementasi.
Kehadiran instrumen tersebut juga dinilai dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi pengaturan yang berpotensi menimbulkan hambatan terhadap investasi maupun aktivitas dunia usaha.
“Dengan demikian, kebijakan yang kita hasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat dan kegiatan investasi,” ujarnya.
Samsurijal pun mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Lampung untuk menjadikan prinsip persaingan usaha sehat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah.
Sejumlah komitmen yang dibangun antara lain melakukan kajian terhadap setiap rancangan kebijakan daerah, memperkuat koordinasi dengan KPPU dalam proses harmonisasi regulasi serta membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, KPPU, dunia usaha dan akademisi.
“Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, KPPU, dunia usaha dan akademisi akan menjadi modal penting dalam meningkatkan daya saing Lampung sebagai gerbang ekonomi Sumatra dan pusat pertumbuhan industri berbasis potensi daerah,” tutur Samsurijal.
Ia berharap workshop tersebut tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat memperkuat kualitas regulasi daerah.
Dengan regulasi yang semakin adaptif, pelayanan yang semakin mudah serta persaingan usaha yang sehat, Lampung diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang memberi ruang lebih luas bagi investasi, inovasi dan pertumbuhan pelaku usaha.
Pada akhirnya, pembangunan iklim usaha yang sehat bukan hanya tentang bagaimana pemerintah membuka pintu investasi, tetapi juga bagaimana memastikan setiap pelaku usaha memiliki ruang yang adil untuk tumbuh dan berkembang.(Dihar)
