BANDAR LAMPUNG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 menyisakan persoalan serius yang patut dicermati. Di balik angka belanja daerah yang mencapai triliunan rupiah, terdapat jurang fiskal hampir Rp1 triliun yang harus ditutup melalui skema pembiayaan.
Defisit bukanlah sesuatu yang otomatis menunjukkan buruknya pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem penganggaran pemerintah, defisit dapat menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama ketika kebutuhan belanja lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan.
Namun, persoalan menjadi berbeda ketika sumber penutup defisit sebagian besar bertumpu pada pinjaman daerah.
Di sinilah APBD Lampung 2026 menghadirkan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah sedang memperkuat kapasitas fiskal untuk membiayai pembangunan, atau justru sedang memindahkan sebagian beban anggaran hari ini kepada pemerintahan dan masyarakat di masa mendatang?
Jurang Pendapatan dan Belanja
Dalam APBD murni 2026, pendapatan daerah Lampung direncanakan sekitar Rp7,013 triliun. Sementara belanja daerah mencapai sekitar Rp7,917 triliun.
Artinya, terdapat selisih sekitar Rp904 miliar antara pendapatan dan belanja.
Angka tersebut bukan jumlah yang kecil. Defisit itu setara dengan sekitar 12,9 persen dari target pendapatan daerah.
Ketika APBD mengalami defisit, pemerintah daerah harus menyediakan sumber pembiayaan untuk menutup selisih tersebut. Dalam struktur APBD murni Lampung 2026, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,004 triliun.
Komposisinya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp4 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Sementara pengeluaran pembiayaan dialokasikan Rp100 juta untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo.
Dengan demikian, pembiayaan netto mencapai Rp904 miliar, tepat untuk menutup defisit anggaran.
Dari struktur tersebut terlihat bahwa pinjaman daerah menjadi instrumen dominan dalam menjaga keseimbangan APBD murni 2026.
Pinjaman Rp1 triliun bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia merupakan konsekuensi fiskal yang harus diperhitungkan secara serius karena pada akhirnya akan berhubungan dengan kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban pembayaran pada tahun-tahun berikutnya.
APBD Perubahan, Defisit Makin Lebar
Persoalan fiskal itu belum berhenti pada APBD murni.
Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, kebutuhan belanja daerah kembali mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan pembahasan Badan Anggaran DPRD Lampung, pendapatan setelah pembahasan tercatat sekitar Rp7,033 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp8,031 triliun.
Dengan struktur tersebut, defisit melebar menjadi sekitar Rp998,32 miliar.
Jika dibandingkan dengan defisit APBD murni sebesar Rp904 miliar, terdapat peningkatan sekitar Rp94,32 miliar.
Kenaikan belanja yang lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan menunjukkan adanya tekanan tambahan terhadap keseimbangan fiskal daerah.
Lebih jauh, dalam rancangan perubahan APBD yang disampaikan pemerintah pada September 2026, pendapatan justru diproyeksikan turun menjadi Rp6,992 triliun dari target sebelumnya sekitar Rp7,012 triliun.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semula ditargetkan sekitar Rp4,025 triliun juga mengalami penyesuaian menjadi Rp4,007 triliun.
Sementara belanja meningkat menjadi Rp7,991 triliun.
Pemerintah menjelaskan bahwa untuk menutup defisit perubahan APBD tersebut, pembiayaan direncanakan berasal dari SiLPA tahun anggaran 2025 sebesar Rp98,323 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp998,323 miliar digunakan untuk menutup defisit.
Ada satu hal yang perlu digarisbawahi: meningkatnya porsi SiLPA dalam APBD Perubahan tidak menghilangkan persoalan ketergantungan terhadap pinjaman. Rencana penerimaan pinjaman Rp1 triliun tetap menjadi komponen utama pembiayaan.
Utang Bukan Uang Gratis
Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, pinjaman tidak selalu menjadi pilihan yang keliru.
Jika digunakan untuk membangun infrastruktur produktif, memperbaiki konektivitas, memperkuat pelayanan publik, atau menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, pinjaman dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan.
Jalan yang lebih baik dapat menurunkan biaya distribusi. Infrastruktur irigasi dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Fasilitas pelayanan publik yang memadai dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Tetapi, persoalan utamanya bukan sekadar pemerintah mendapatkan uang dari mana.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: untuk apa uang itu digunakan, berapa biaya pinjamannya, berapa lama masa pengembaliannya, dan dari sumber pendapatan mana cicilannya akan dibayar?
Publik perlu mengetahui secara terbuka siapa pemberi pinjaman, bagaimana skema bunganya, berapa tenor pinjaman, bagaimana jadwal pembayaran pokok dan bunga, serta proyek apa saja yang dibiayai.
Sebab, pinjaman Rp1 triliun bukan hanya menambah kemampuan belanja pemerintah pada tahun berjalan. Ia juga menciptakan kewajiban fiskal yang harus diperhitungkan dalam APBD berikutnya.
Jangan sampai pembangunan hari ini terlihat bergerak cepat, tetapi pemerintahan berikutnya justru harus menghabiskan sebagian ruang fiskalnya untuk membayar kewajiban masa lalu.
Ruang Fiskal yang Semakin Tertekan
Persoalan lainnya adalah struktur belanja daerah.
Dalam APBD murni 2026, belanja pegawai dialokasikan sekitar Rp2,9 triliun. Angka ini setara dengan sekitar 36,6 persen dari total belanja daerah.
Sementara belanja modal secara keseluruhan dialokasikan sekitar Rp1,652 triliun.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah harus mengelola kebutuhan rutin birokrasi sekaligus menyediakan ruang yang cukup untuk pembangunan.
Dalam kondisi defisit mendekati Rp1 triliun dan adanya rencana pinjaman Rp1 triliun, kualitas belanja menjadi semakin penting.
Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki manfaat yang terukur.
Pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan bahwa anggaran terserap. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa uang yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan perubahan bagi masyarakat.
Sebab, tingginya serapan anggaran tidak selalu identik dengan keberhasilan pembangunan.
Menjelang Akhir Tahun, Waktu Menjadi Persoalan
Tantangan lain muncul dalam pelaksanaan APBD Perubahan.
Anggaran perubahan Lampung 2026 baru mulai digunakan pada pekan pertama November setelah proses evaluasi dan tindak lanjut administrasi selesai.
Dengan waktu yang tersisa sekitar dua bulan hingga penutupan tahun anggaran, pemerintah daerah menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan seluruh program dapat dilaksanakan secara efektif.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan proyek, hingga kualitas hasil pekerjaan.
Jangan sampai tambahan anggaran justru menjadi perlombaan menghabiskan uang menjelang tutup tahun.
Apalagi, ketika defisit sudah mendekati Rp1 triliun dan pemerintah mengandalkan pinjaman sebagai salah satu sumber pembiayaan, setiap proyek seharusnya melewati pertimbangan manfaat dan kemampuan pelaksanaan yang matang.
Dalam situasi seperti ini, pengawasan DPRD tidak boleh berhenti pada persetujuan angka-angka dalam dokumen anggaran. Pengawasan harus menyentuh penggunaan pinjaman, kualitas proyek, realisasi belanja, hingga dampaknya terhadap masyarakat.
Jangan Wariskan Beban, Wariskan Hasil Pembangunan
APBD sejatinya merupakan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar dokumen administrasi yang setiap tahun disusun, dibahas, kemudian disahkan.
Defisit Rp998 miliar bukanlah akhir dari segalanya. Begitu pula pinjaman Rp1 triliun tidak otomatis menjadi ancaman bagi keuangan daerah.
Namun, keduanya harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab fiskal jangka panjang.
Pemerintah Provinsi Lampung perlu menjelaskan secara transparan bagaimana pinjaman tersebut akan digunakan dan bagaimana kewajiban pembayarannya akan dikelola tanpa mengorbankan pelayanan publik serta program prioritas pembangunan.
Sebab, keberhasilan pemerintah tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa besar anggaran yang mampu dibelanjakan atau seberapa banyak proyek yang dapat dibangun.
Lebih penting dari itu adalah apakah pembangunan tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata dan memperkuat kemampuan daerah membiayai dirinya sendiri.
Lampung membutuhkan pembangunan, tetapi juga membutuhkan ketahanan fiskal.
Jangan sampai masyarakat hanya menikmati hasil pembangunan sesaat, sementara generasi pemerintahan berikutnya harus menanggung cicilan dari keputusan anggaran hari ini.
Pada akhirnya, persoalan APBD Lampung 2026 bukan semata-mata tentang defisit hampir Rp1 triliun. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan bahwa utang yang diambil hari ini benar-benar menghasilkan kesejahteraan esok hari, bukan sekadar menunda persoalan dengan memindahkan tagihannya ke masa depan. (*)