Materi yang disampaikan Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, mengandung persoalan penting yang layak didalami. Bukan sekadar menjelaskan bagaimana Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi dihitung dan disalurkan, tetapi juga menyangkut seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar diterima Provinsi Lampung dari eksploitasi sumber daya alam migas di wilayahnya.
Ada dua hal utama yang perlu dipisahkan dalam membaca penjelasan tersebut:
DBH migas sebagai penerimaan pemerintah daerah melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat.
Participating Interest (PI) sebagai bentuk partisipasi kepemilikan daerah dalam pengelolaan wilayah kerja migas melalui badan usaha.
Keduanya memang berbeda. Namun, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: berapa nilai kontribusi migas terhadap pendapatan daerah Lampung, berapa potensi yang belum tergarap, dan apakah pemerintah daerah sudah mengoptimalkan kedua skema tersebut?
1. Membaca persoalan DBH migas
Penjelasan Budhi bahwa penghitungan DBH dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan pada prinsipnya menjelaskan pembagian kewenangan.
Namun, ada hal yang perlu diperjelas.
Produksi atau lifting migas bukanlah angka yang otomatis sama dengan besaran DBH yang diterima daerah.
Ada sejumlah variabel yang memengaruhi penghitungan, termasuk penerimaan negara dari sektor migas, komponen pengurang sesuai ketentuan, persentase pembagian, serta ketentuan transfer ke daerah.
Artinya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui berapa lifting minyak yang dihasilkan dari wilayah kerja migas. Masyarakat juga perlu mengetahui:
Berapa realisasi lifting minyak dan gas dari wilayah kerja yang berkaitan dengan Lampung?
Berapa nilai penerimaan negara yang dihasilkan?
Berapa DBH migas yang menjadi hak Provinsi Lampung?
Berapa DBH yang diterima kabupaten/kota terkait?
Apakah terdapat selisih antara alokasi dan realisasi penyaluran?
Inilah data yang penting untuk membuka transparansi kontribusi sektor migas terhadap keuangan daerah.
2.
.Persoalan PI: Peluang ekonomi atau sekadar penjelasan administratif?
Bagian penjelasan mengenai Participating Interest justru menjadi bagian paling menarik untuk didalami.
PI 10 persen merupakan instrumen yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk ikut memiliki kepentingan dalam pengelolaan wilayah kerja migas melalui BUMD atau anak perusahaan daerah.
Dasar pengaturannya antara lain Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016, yang telah diubah melalui Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025.
Namun, ada satu hal yang perlu diluruskan dari penjelasan Budhi.
PI bukan sekadar dana bantuan atau pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan migas kepada pemerintah daerah. PI merupakan kepemilikan participating interest dalam kontrak kerja sama. Konsekuensinya, ada hak ekonomi sekaligus kewajiban pembiayaan dan risiko usaha yang harus diperhitungkan.
Dengan demikian, ketika pemerintah daerah memiliki PI melalui BUMD, ada sejumlah pertanyaan penting:
Apakah Pemerintah Provinsi Lampung sudah memiliki BUMD atau anak perusahaan yang dipersiapkan untuk mengelola PI?
Apakah Lampung sudah memperoleh penawaran PI 10 persen dari wilayah kerja migas yang relevan?
Jika sudah, berapa persentase kepemilikan yang diperoleh?
Berapa nilai investasi dan kewajiban pembiayaan yang harus ditanggung BUMD?
Berapa pendapatan yang sudah diterima dari pengelolaan PI?
Jika belum memiliki PI, apa kendala yang dihadapi pemerintah daerah?
Pertanyaan terakhir sangat penting.
Jangan sampai potensi ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam hanya berhenti pada penjelasan bahwa daerah berhak memperoleh PI, tetapi tidak diikuti dengan langkah konkret untuk merealisasikannya.
3. Ada persoalan transparansi data lifting migas
Dalam penjelasannya, Budhi menyebut bahwa realisasi lifting minyak bumi yang dikelola PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
Pernyataan ini menarik karena membuka ruang untuk menguji seberapa transparan data produksi migas yang menjadi dasar penerimaan daerah.
Ada beberapa hal yang perlu dipastikan.
Pertama, data produksi
Berapa sebenarnya volume minyak bumi yang dihasilkan wilayah kerja tersebut setiap tahun? Apakah produksinya meningkat atau justru mengalami penurunan?
Kedua, kontribusi terhadap penerimaan negara
Berapa nilai ekonomi minyak yang dihasilkan, dan berapa penerimaan negara yang berasal dari kegiatan tersebut?
Ketiga, kontribusi terhadap APBD
Berapa rupiah DBH migas yang diterima Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir?
Keempat, efektivitas pengawasan
Jika Dinas ESDM menerima laporan lifting, apakah dinas memiliki mekanisme verifikasi dan evaluasi terhadap data produksi yang disampaikan?
Sebab, menerima laporan produksi berbeda dengan memiliki kewenangan menghitung dan menetapkan penerimaan DBH.
Hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi pencampuran antara fungsi pengawasan sektor energi, penghitungan penerimaan negara, dan pencatatan keuangan daerah.
4.Persoalan yang lebih besar: Apakah Lampung sudah memperoleh manfaat maksimal?
Di sinilah kajian ini harus bergerak lebih jauh.
Lampung memiliki aktivitas usaha hulu migas, tetapi keberadaan aktivitas produksi tidak otomatis membuat manfaat ekonominya maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Ada dua sumber manfaat ekonomi yang perlu dievaluasi secara bersamaan:
Aspek DBH Migas PI Migas
Sumber penerimaan Pembagian penerimaan negara Hasil kepemilikan usaha
Penerima Pemerintah daerah BUMD atau anak perusahaan daerah
Mekanisme Transfer pusat ke daerah Hak ekonomi sesuai kontrak
Risiko usaha Bukan risiko investasi BUMD Menanggung risiko dan kewajiban usaha
Pengelolaan APBD Tata kelola perusahaan.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa DBH dan PI tidak bisa dipertukarkan.
DBH menjadi bagian dari penerimaan pemerintah daerah, sedangkan PI merupakan instrumen investasi daerah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan hulu migas.
PP Nomor 37 Tahun 2023 juga mengatur pembagian DBH SDA migas kepada provinsi penghasil, kabupaten/kota penghasil, serta daerah lain sesuai ketentuan hubungan keuangan pusat dan daerah.
Karena itu, pemerintah daerah perlu melihat PI bukan hanya sebagai peluang tambahan pendapatan, tetapi sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat kapasitas ekonomi daerah.
5.
Hal yang belum terjawab dari penjelasan Kepala Dinas ESDM
Ada beberapa kekosongan informasi yang justru harus menjadi fokus pendalaman lebih lanjut;
Penerimaan DBH migas 2022–2026
Produksi migas Volume lifting minyak dan gas per tahun
Potensi PI Status penawaran PI untuk wilayah kerja terkait
Kepemilikan daerah Nama BUMD yang ditunjuk dan persentase kepemilikannya
Pendapatan PI Realisasi pendapatan perusahaan daerah
Kontribusi APBD Persentase DBH migas terhadap total pendapatan daerah
Pengawasan Mekanisme verifikasi laporan lifting.
Ada pula satu hal yang sangat penting: status Lampung sebagai daerah penghasil harus diperjelas berdasarkan penetapan resmi pemerintah pusat. Tidak cukup hanya karena aktivitas perusahaan migas dilaporkan kepada Dinas ESDM Lampung.
Perlu dipastikan pula wilayah kerja, lokasi lapangan produksi, serta dasar penetapan daerah penerima DBH.
Penjelasan Kepala Dinas ESDM Lampung masih dominan menjelaskan mekanisme administratif DBH dan PI. Padahal, masyarakat membutuhkan informasi yang lebih konkret mengenai hasil dan manfaat ekonomi pengelolaan migas.
Ada perbedaan besar antara mengetahui bahwa daerah mendapatkan DBH dan PI dengan mengetahui apakah pemerintah daerah sudah mengoptimalkan seluruh peluang penerimaan tersebut.
Persoalan utamanya bukan semata-mata bagaimana DBH dihitung, melainkan apakah Lampung sudah mendapatkan manfaat ekonomi yang maksimal dari sumber daya migas yang ada.
Pemerintah daerah tidak cukup hanya menjadi penerima transfer DBH. Pemerintah juga perlu memiliki strategi agar sumber daya alam dapat menjadi instrumen peningkatan pendapatan dan kemandirian fiskal daerah. (*)
